iklan-banner-01
iklan-banner-02

Peringati Hari Anti Korupsi, KemenKeu RI Gelar Talkshow

Talk Show dalam rangka Hari Anti Korupsi 2017
PAMANAWANews, AMBON-Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Tahun 2017, Kementerian Keuangan RI melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku menggelar Talkshow dengan mengusung tema "Integritas Budayaku Untuk Membangun Negeri" yang dipusatkan di aula Gedung Keuangan JL. Kapitan Ulupaha, Ambon, Selasa (19/12/17)

Dalam Talkshow itu, menghadirkan empat narasumber diantaranya, Direktur Penelitian dan Pengembangan Deputi Pencegahan KPK, Wawan Wardiana, Deputi Bidang Pencegahan PPATK Muhammad Sigit, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI, Sumiyati dan akademisi yang juga Dosen Fakultas Hukum Unpatti Ambon Elsa Rina Maya Toule sebagai pemateri. Selain itu, juga dihadiri oleh Wakil Kejati Maluku, Danlantamal IX Ambon, Perwakilan Kodam XVI/Pattimura, Polda Maluku, Pengadilan Negeri Ambon serta instansi terkait lainnya. 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Sudarmanto selaku Perwakilan Kementerian Keuangan RI di Provinsi Maluku mengatakan Talkshow Hari Anti Korupsi menjadi acara pamungkas dari rangkaian kegiatan keuangan Provinsi Maluku dalam memperingati Hari Anti Korupsi disamping lomba puisi bertemakan anti korupsi maupun Sepeda Santai sambil kampanye anti korupsi yang sudah terlebih dahulu dilaksanakan. 

Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan TalkShow tersebut diharapkannya agar integritas internal Kementerian Keuangan dapat terjalin dengan baik. "Sasaran utama kami adalah bagaimana integritas itu menjadi sebuah budaya. Bukan keharusan atau kewajiban. Tetapi integritas adalah sesuatu yang mendarah daging,"tegas, Sudarmanto. 

Sementara Direktur Penelitian dan Pengembangan Deputi Pencegahan KPK, Wawan Wardiana berharap, Talkshow dalam rangka Hari anti Korupsi yang dilaksanakan itu tidak sekedar seremonial belaka. Akan tetapi menjadi pengingat untuk kembali ke jalan yang benar. "Talkshow ini jangan hanya seremonial saja, tetapi jadi pengingat bagi kita maupun  teman-teman kita yang sudah ada mulai belok-belok (tergerak untuk korupsi) supaya kembali lagi untuk jaga integritas dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi,"ujarnya.

Wawan mengatakan, Maluku di tahun 2017 ini telah masuk dalam pembinaan pendampingan KPK "Kami sudah melakukan pemetaan dalam rangka pencegahan. Ada tiga hal yang tadi saya sebutkan yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, Perizinan dan Pengadaan Barang dan Jasa. Tiga hal itu yang kita dorong perbaikan sistemnya mungkin SDM-nya juga. Harapanya pencegahan sistem seperti itu tujuannya lebih efektif daripada satu atau orang perorang saja."Tutur Wawan.

Disinggung apakah sudah seharusnya KPK ada di Maluku mengingat sejauh ini di Maluku belum pernah dilakukan OTT padahal di daerah lain di Indonesia KPK cukup agresif, kembali dijelaskan Wawan KPK sebenarnya sudah ada di daerah bahkan ke pelosok termasuk mengawal Dana Desa. Hanya saja, sifatnya tidak menetap seperti pegawai pada umumnya. "Untuk Maluku ini rencanya awal 2018 ada Rakor antara KPK Pemprov Maluku dan Kabupaten Kota yang ada di Maluku termasuk APKAPUNG, BPKP, Kemendagri, Kemenkeu dan beberapa dari pusat akan lakukan Rakor di awal tahun nanti. Itu namanya Koordinasi dan Tupoksi Pencegahan (Kortuga), tapi tidak menutup kemungkinan seperti di tempat lain, kalau masyarakat melihat ada tindak pidana korupsi atau beberapa hal yang mengarah, silahkan kontak Kortuga. Nanti ada Tim yang secara intensif akan meninjau dan melakukan monitoring,"terangnya.

Wawan menyarankan, jika ada indikasi, maka bisa dilaporkan melalui Kortuga untuk ditindaklanjuti KPK. 'Di Maluku silahkan manfaatkan teman-teman yang ada di daerah tadi sifatnya tidak permanen, dalam hal pencegahan maupun penindakan, melaporkan lewat Kortuga. Kalau bisa dilakukan pencegahan oleh Kortuga ya dilaksanakan, tapi kalau tidak bisa nanti kita lempar ke penindakan,"sambungnya.

Sebelumnya, saat talkshow kemarin, Wawan Wardiana mengatakan, upaya KPK melakukan pencegahan terjadinya korupsi adalah melalui tiga cara atau point penting. Diantaranya profit anti suap di sektor swasta untuk jembatani swasta dan pemerintah (swasta). Yang kedua pendidikan masyaratakat dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi tentang nilai-nilai  kejujuran (masyarakat) karena integritas dapat dipengaruhi oleh diri sendiri keluarga dan lingkungan. "Makanya harus dibina agar konsisten dan yang ketiga melalui Pemerintah,"paparnya dihadapan peserta talkshow.

Sementara Deputi Bidang Pencegahan PPATK Muhammad Sigit memaparkan PPATK merupakan unit intelijen yang mengelola informasi untuk penegak hukum melalui laporan intelijen dan penyelidikan.(PN-12)

 

Berita terkait