iklan-banner-01
iklan-banner-02

Pemerintahan Jokowi Melakukan Pembohongan Publik Melalui Data Statistik

Acara peluncuran buku 'Mengapa Indonesia Belum Sejahtera' di Senayan, Jakarta.
PAMANAWANews, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengajak para anggota DPR untuk lebih kritis menilai bagaimana teori cara membaca statistik yang benar.

Hal tersebut dinilai sangat diperlukan, agar DPR tidak tertipu dengan statistik yang diajukan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Saya kira pemerintahan Jokowi ini lebih kurang sensitif, daripada jaman Pak SBY dulu. Kalau SBY itu sudah sadar tentang 40 persen itu, sehingga total kemiskinan di Indonesia, 100 juta itu sebenarnya lebih mendekati kebenaran, daripada menyebut dibawah dua digit," ujar Fahri usai acara peluncuran buku karyanya yang berjudul "Mengapa Indonesia Belum Sejahtera" di Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/8/2018).
 
Menurut Fahri, cara membacnya yakni ada indeks kerawanan dan indeks kedalaman (deep index). Indeks kerawanan itu menjelaskan bagaimana orang Indonesia ini sebenarnya merata disekitar garis kemiskinan, yang gampang naik dan gampang turun, dan itu jumlahnya sekitar 100 juta orang.
 
"Nah, deep index itu meninjau bagaimana orang Indonesia itu miskinnya, miskin banget. Sehingga keluar dari garis kemiskinan itu bukan suatu persoalan yang mudah. Jadi, ada orang yang terjebak kemiskinan dari generasi ke generasi, tanpa tahu caranya bagaimana keluar dari garis kemiskinan, dan itu terjadi di Indonesia," tuturnya.
 
Karena itu, lanjut Fahri, harus ada kebaranian untuk mendobrak dengan membangun indiktor baru, supaya lebih jujur membaca keadaan masyarakat. Makanya, judul buku ini 'Mengapa Indonesia Belum Sejahtera', bisa dilihat sebagai pernyataan dan juga pertanyaan.
 
"Kalau pertanyaan, ya memang saya ingin menggugat banyak indikator lama. Tapi kalau pernyataan, ya memang tadi kalau fakta-faktanya menyebutkan bahwa cara kita melihat kemiskinan, bahwa cara kita melihat kesejahteraan itu sebenarnya ngawur. Misalnya, menggunakan Gross Domestic Bruto/GDB untuk (seolah-olah dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang dibangga-banggakan itu) rakyat otomatis jadi lebih sejahtera. Bohong," pungkas dia.
 
Politisi PKS itu melanjutkan, dalam GDB, yang dihitung adalah total dari barang dan jasa, tanpa menghitung pemanfaatannya, tanpa menghitung efeknya kepada manusia, tanpa menghitung apakah itu menghilangkan jarak dan ketimpangan.
 
"Misal ada orang asing datang ke desa-desa kita, membongkar tanah kita atas nama investasi. Dalam GDB itu sebagai progres, itu adalah elemen of growth. Tapi, faktanya ini merusak. Nah, kita harus punya statistik yang bisa memantau bahwa pengerusakan bukan sesuatu yang terus menerus diapresiasi," bebernya.
 
Kemudian yang kedua, lanjut Fahri adalah indikator kemiskinan. Konsumsi karbohidrat sebagai alasan untuk menghitung kemiskinan itu, sungguh kejam. Karena rakyat Indonesia dihitung dari mereka mengkonsumsi kalori 2100 kalori per kapita per hari.
 
"Itu baru kalori, bagaimana dengan yang lain? Sementara kebutuhan pokok manusia itu berkembang, dan pengeluarannya itu semakin banyak. Bagaimana kita menggunakan indikator yang dipakai seperti itu di abad sekarang ini?" tanya dia.
 
Buku tersebut dibedah oleh ekonom Fuad Bawazier, Guru Besar IPB, Rokhmin Dahuri dan Tenaga Ahli Kesra DPR RI Gianto.
 
Dalam acara yang dimoderatori wakil ketua Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay itu terungkap bahwa kesalahan umum dalam memandang dan memahami persoalan kemiskinan di Indonesia. Diantaranya soal garis batas kemiskinan yang labil dan sangat memungkinkan pemerintah melakukan "lying by statistics" (pembohongan publik melalui data statistik).
 
Buku "Mengapa Indonesia Belum Sejahtera - Sebuah Upaya Merekonstruksi Makna dan Indikator Kesejahteraan" berisi kritik atas perhitungan pertumbuhan ekonomi (Gross Domestic Bruto) yang selama ini disalahpahami sebagai alat ukur kesejahteraan dan kritik atas pengukuran kemiskinan yang diterapkan di Indonesia.
 
"Apa yang kita lihat di masyarakat, kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan adalah kontras dari megahnya indikator-indikator ekonomi yang kita punya," tegas Fahri.
 
Fahri Hamzah sendiri telah menulis 4 judul buku yang berhubungan dengan fungsi dan tugasnya saat itu ketika menjabat posisi di berbagai komisi.
 
Tercatat buku sebelumnya yakni berjudul "Negara, Pasar dan Rakyat", "Demokrasi, Transisi Korupsi", "Negara, BUMN dan Kesejahteraan Rakyat" dan "Kemana Ujung Century" yang ditulisnya saat aktif di Pansus Bank Century. (PN-01/adp)

Berita terkait