iklan-banner-01
iklan-banner-02

Pembebasan Lahan EHA Maluku Harus Ditanggung Bersama

Gambar salah satu bangunan Embarkasih Haji Antara (EHA) Maluku
PAMANAWANews,AMBON-Pembangunan sejumlah infrastruktur tambahan Embarkasi Haji Antara (EHA) Maluku hingga saat ini masih terkendala. Belum dibebaskannya Lahan seluas 5 Hektare menjadi pangkal utama terhambatnya upaya untuk mewujudkan EHA Maluku secara maksimal.Meski Pemerintah Daerah telah merespon permintaan pembebasan lahan yang diusulkan Kementerian Agama (Kemenag) Maluku namun sejauh ini belum tampak direalisasikan.

Menyikapi persoalan itu, lewat Rapat Bersama yang digelar Komisi D DPRD Provinsi Maluku berhasil menyepakati langkah strategis baru untuk memecahkan persoalan dimaksud. Hasil Rapat tersebut menyetujui biaya pembebasan lahan 5 Hektare ditanggung bersama antara Pemda Maluku dan pemerintah kabupaten/kota."Komisi D telah bersepakat biaya pembebasan lahan itu menjadi tanggungan bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota,"ujar, Ketua Komisi D, Saadiah Uluputty kepada wartawan usai memimpin Rapat bersama Kemenag Maluku diruang Komisi D DPRD Maluku, Selasa (11/6/2019).

Menurutnya, jika biaya pembebasan lahan 5 Hekater yang diperkirakan sebesar Rp 5 Miliar itu dibebankan ke Pemprov Maluku tentu sangat berat. Sehingga kesepakatan tanggungan bersama ini menjadi solusi.

Dia menambahkan, jika pembangunan EHA Maluku ini selesai sesuai dengan perencanaan dan difungsikan tentu memberikan multi plier efect kepada masyarakat Maluku secara umum."Nah, selain mengurangi biaya, keberadaan EHA ini juga  memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga dipastikan tingkat kesejahteraan warga disekitar asrama akan semakin membaik."tambah Uluputty.

Sebelumnya Kakanwil Kemenag Maluku Fesal Musaad dalam paparanya menjelaskan,sejauh ini rencana Maluku dijadikan EHA sudah mendapat dukungan dan persetujuan penuh dari Kemenag RI,tinggal bagaimana komitmen Pemda Maluku  bisa membebaskan lahan 5 hektar untuk pembangunan infrastruktur."Gedung lima lantai kapasitas 110 kamar dengan daya tampung 500 orang lebih sudah selesai kita bangun.Bangunan tersebut sudah bisa difungsikan untuk melayani Jemaah Calon Haji (JCH) tahun 2019.'papar Musaad.

Kakanwil mengaku, sedikit terpukul ketika infrastruktur tambahan yang mau dibangun terkendala dengan lahan yang tidak memenuhi syarat."Tanah kita saat ini hanya 1,7 Hektare.Ini sudah disurvei oleh Bapennas. Untuk membangun sejumlah infrastruktur tambahan lain harus ada lahan kosong. Nah, kami berharap agar 5 Hektare itu bisa segera dibebaskan,"akui Musaad.

Menurutnya, jika Maluku sudah dijadikan Embarkasi Haji Antara, tidak menutupi kemungkinan Provinsi kembali diupayakan untuk menjadi Embarkasi Haji Penuh."Kalau sudah jadi Embarkasih Penuh tentu syarat 12 Kloter akan terpenuhi. Sebab,  Papua, Papua Barat dan Maluku Utara akan diintregasikan ke Maluku dengan alasan lebih efektiF, efisien dari sisi jarak, waktu dan biaya."tutur Musaad.(PN-10)

Berita terkait

Berita Populer