iklan-banner-01
iklan-banner-02

Nilai Tukar Petani Naik, Pemerintah Harus Konsisten Tegakkan Kedaulatan Pangan

Petani memikul hasil panen.
PAMANAWANews, JAKARTA- Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai tukar petani (NTP) selama bulan Agustus 2018 sebesar 102,56 atau naik 0,89 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikkan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 0,75 persen, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) turun sebesar 0,14 persen.

Kenaikkan NTP dikarenakan terjadi deflasi sebesar 0,05 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 134,07. Sementara deflasi perdesaan di Indonesia sebesar 0,32 persen, disebabkan oleh penurunan indeks kelompok Bahan Makanan yang cukup besar.

Untuk indeks kelompok penyusun Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) lainnya naik, terkhusus bahan makanan jadi dan pendidikan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan anak di awal-awal tahun ajaran baru 2018.
 
Penurunan harga bahan makanan (mentah) karena melimpahnya hasil panen, termasuk juga adanya beras impor pada bulan Agustus. Namun petani masih mendapatkan pendapatan yang cukup dari penjualan hasil panennya, sehingga NTP masih meningkat terkhusus  NTP Tanaman Pangan, Hortikultura dan peternakan, sementara NTP tanaman perkebunan justru terus mengalami penurunan.
 
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan penurunan NTP tanaman perkebunan rakyat pada bulan Agustus, akibat oleh turunnya harga kakao dan kelapa sawit.
 
Penurunan pada bulan Agustus tersebut, kata Hendry, menyebabkan Kemendag menurunkan Bea Keluar (BK) minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil) dan kakao sesuai aturan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang dikenakan bea Keluar.
 
"Pergerakan NTP Tanaman Perkebunan di bawah 100 tersebut mengindikasikan semakin menurunnya tingkat kesejahteraan petani perkebunan kita,” ujar Henry, Selasa, (4/9/2018).
 
Menurut Henry, tren kenaikkan NTP di sektor pangan dan peternakan lebih jauh dari kesejahteraan petani. Kedaulatan negara akan berpeluang terganggu juga dengan ancaman eksternal berupa perjanjian pasar bebas yang mendesak pemerintah untuk mengurangi kebijakan atau peraturan proteksi.
 
Oleh karena itu, Henry meminta pemerintah seharusnya konsisten untuk memperjuangkan Kedaulatan pangan yang tertuang dalam Nawacita kedaulatan pangan 2014-2019 seiring dengan 73 tahun Indonesia merdeka.
 
"Itu janji Jokowi yang harus ditunaikan," demikian Hendry Saragih. (PN-01/adp)

Berita terkait