iklan-banner-01
iklan-banner-02

Moratorium Pempus, Sumbang Pengangguran untuk Maluku

PAMANAWANews, AMBON, ----- Kebijakan Pemerintah Pusat (Pempus) khususnya di sektor Kelauatan dan Perikanan (KP), di bawah komando Menteri Susi Pudjiastuti, dinilai hanya menguntungkan pempus.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura Ambon, Evtin Rizal Tamher, SE, M.Si
Imbas atau dampak buruk atas kebijakan pempus tersebut, hanya membawa petaka bagi Maluku. Angka pengangguran bertambah atau meningkat alias meroket karena banyak orang kehilangan pekerjaan.

"Maluku menelan pil pahit akibat moratorium pemerintah pusat pada sektor kelautan dan perikanan, banyak orang keholangan pekerjaan," ujar Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura, Evtin Rizal Tamher, SE, M.Si, saat dimintai tanggapannya oleh pamanawanews.com di Ambon, Maluku, Selasa, (14/11/2017).

Tamher menyatakan, dampak dari moratorium/kebijakan pada bidang kelauatan dan perikanan dengan sendirinya pempus turut serta mendongkrak (menyumbang) angka pengangguran di Maluku.

"Memang sisi positifnya (moratorium) di sektor keluatan dan perikanan, menguntungkan pempus. Efek negatifnya, yaitu menambah angka pengangguran untuk Maluku sangat besar," tandasnya.

Mungkin kebijakan demikian, imbuh Tamher, akan bagus untuk skala nasional, dan bukan untuk Maluku. "Kita ketahui bersama, bahwa Maluku memiliki luas lautan 94 persen. Otomatis masyarakatnya sangat menggantungkan harapan atau melangsungkan hidup mereka di laut," jelasnya.

Aktifitas laut ditutup, sudah barang tentu menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaan.

"Contoh kasus, perusahaan pengolahan ikan di Kota Tual sudah ditutup. di Kota Ambon coldstorage ngos-ngosan, dan sudah banyak yang ditutup,” bebernya.

Sementara itu, soal penyebab angka pengangguran di Maluku meningkat di tahun ini, Tamher juga mengkritik Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku yang belum kreatif mengelola kebijakan pusat dengan meningkatkan potensi sebaran tenaga kerja pada sektor kelautan.

Bagi dia, multi player effect-nya disini, karena Pemda Provinsi hingga kabupaten dan kota se Maluku, lemah dalam kreasi mengatasi hal ini.

Pemda harus bertaring dan bertarung di pusat, dan tidak boleh selamanya berprinsip menerima kebijakan tersebut begitu saja.

Ia menyarankan, Pemda melakukan manuver ke pusat misalnya dengan kompensasi dari kebijakan seperti moratorium harus diperjuangkan.

Moratorium pempus yang langsung diterima pemda tanpa dikaji dari berbagai aspek utamanya sosial kemasyarakatan, serta tidak di tunjang dengan program nyata terkait dengan pengelolaan pesisir, jangan mimpi adanya kemajuan di Maluku.

"Angka pengangguran bertambah untuk Maluku, itu karena moratorium kelautan dan perikanan. Pemda harus memperjuangkan kompensasinya, serta menciptakan lapangan pekerjaan di sektor kelautan,” tekannya.

Selain itu, Pemda juga diharapkan membuat pelatihan budi daya ikan, memberikan lahan, peralatan, uang, ilmu srrta mengawal masyarakat penerima bantuan.

Untuk memuluskan kebijakan ini, pemerintah daerah harus membentuk lembaga independen untuk mengawalnya.

“Percuma deposit ikan kita banyak. Tapi, pengangguran di sektor keluatan dan perikanan Maluku tinggi. Perputaran uang menurun, daya beli Maluku ikut menurun. Lapangan pekerjaan lain yang berkaitan bangkrut. Tenaga kerja lain ikut nganggur. Indonesia hanya bisa bangga ikannya banyak, tapi Maluku menjadi korban. Untuk itu, Pemda harus ngotot atau mempresure hal ini ke pusat,” papar Tamher berharap.

Untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Maluku, Pemda harus meminta ke Pempus, terkait dengan peningkatan produksi nelayan pesisir, dan membuat badan pelatihan pengawasan yang independen.

“Pemda jangan ber-euforia, kalau Maluku punya banyak ikan, tapi program tidak jalan. Jangan heran pula, angka pengangguran dan kemiskinan di Maluku terus mennigkat," tegasnya.

Diketahui, Senin, (6/11/2017) di Jakarta, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa angka pengangguran di Indonesia tahun ini, tertinggi adalah Provinsi Maluku.

Kepala BPS, Suhariyanto menyebut, angka pengangguran di Maluku mencapai 9,29 persen dari total pengangguran di Indonesia pada Agustus 2017 yang mencapai 7,04 juta orang, atau naik 10 ribu orang dari bulan sebelumnya yang tercatat 7,03 juta.

Sementara Provinsi Bali menjadi yang paling rendah dengan persentase 1,48 persen.

"Jadi TPT tertinggi tercatat di Provinsi Maluku sebesar 9,29 persen, dan terendah di Provinsi Bali sebesar 1,48 persen," ujarnya di kantor BPS, Jakarta, Senin (6/11).

Sementara itu, status pekerjaan utama, pada Agustus 2017 dengan jumlah penduduk bekerja 121,02 juta orang, sekitar 39,71 persen atau 48,05 juta orang merupakan buruh karyawan, 19,13 persen atau 23,15 juta orang merupakan berusaha sendiri.

Seterusnya, 14,89 persen atau 18,02 juta orang merupakan berusaha dibantu buruh tidak tetap, 12,26 persen atau 14,84 juta orang merupakan pekerja keluarga atau tidak dibayar, lalu 5,92 persen atau 7,16 juta orang merupakan pekerja bebas di non pertanian.

"Kemudian 4,83 persen atau 5,85 juta orang merupakan pekerja bebas di pertanian, dan 3,26 persen atau 3,95 juta orang merupakan berusaha dibantu buruh tetap," ungkap Suhariyanto. (PN-15)

Berita terkait

iklan-banner-02
iklan-banner-02