iklan-banner-01
iklan-banner-02

KPPN Masohi Serahkan DIPA 2018

KPPN Masohi gelar penyerahan DIPA tahun anggaran 2018 kepada para satker.
PAMANAWANews, AMBON- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Masohi Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Provinsi Maluku menggelar acara Penyerahan DIPA tahun anggaran 2018.

Penyerahan DIPA terhadap satuan kerja lingkup KPPN Masohi, ini berlangsung di Ruang Layanan KPPN Masohi, Jalan Pattimura Masohi, Rabu (20/12/2017).

Kegiatan penyerahan DIPA merupakan agenda tahunan, sebagai tindak lanjut penyerahan DIPA induk tingkat kementrian atau lembaga oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, tanggal 6 Desember 2017 lalu. 

Selain itu juga, untuk menindaklanjuti arahan Wakil Gubernur Maluku DR. Zeth Sahuburua saat menyerahkan DIPA kepada seluruh Bupati/Walikota dan Perwakilan Kementerian Negara atau Lembaga se Provinsi Maluku yang berlangsung di Ambon tanggal 18 Desember 2017.

Demikian kata Rahmat Mulyono, Kepala KPPN Masohi dalam sambutannya di kegiatan tersebut.

"Wakil Gubernur mengharapkan penyerahan DIPA dapat dilakukan secepatnya. Dengan penyerahan DIPA lebih awal maka diharapkan proses pelaksanaan anggaran dilaksanakan lebih awal di tahun 2018," ungkap Mulyono.

Ia mengungkapkan, Undang-Undang APBN 2018 telah disetujui dan telah diundangkan oleh DPR RI pada akhir Oktober 2017. Oleh karenanya, siap untuk dilaksanakan Pemerintah.

Kegiatan penyerahan DIPA 2018 itu mengusung tema “pemantapan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.”

Tema ini, lanjut Mulyono, sejalan dengan rencana kerja Pemerintah di tahun 2018, yaitu memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan, mengurangi kemiskinan dan pemerataan.

"Perlu kami sampaikan bahwa, dana APBN yang dialokasikan untuk Satker kementrian atau lembaga di Provinsi Maluku pada tahun 2017 dengan pagu Rp 7,41 triliun sampai dengan awal Desember 2017 telah terserap Rp 5,60 triliun atau 75,55 persen. Diharapkan sampai dengan akhir tahun 2017 akan terserap sebesar 93 persen," jelasnya.

Dikatakan, output yang telah dihasilkan dari penyerapan anggaran tahun 2017 di lingkungan KPPN Masohi meliputi Kabupaten Malteng, Seram Bagian Barat (SBB) dan Seram Bagian Timur (SBT) diantaranya perbaikan konektivitas transportasi Provinsi Maluku.

“Diantaranya dengan pengembangan Rehabilitasi jalan di Saleman, Wahai Pasahari dan pemberian subsidi terhadap angkutan udara perintis. Penyediaan air bersih melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di Piru dan Elpaputih Kabupaten SBB dan di Morela Kabupaten Malteng,” terangnya.

Selain itu, lanjut Mulyono yakni kedaulatan pangan melalui perluasan sawah di Kabupaten Malteng, pengadaan bibit jagung, cabe, bawang, dan bantuan traktor.

“Tingkat kemiskinan di Maluku pada Maret 2017 sebesar 18,45 persen lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya yang selalu di atas 19 persen,” katanya.

Lebih rendahnya kemiskinan, kata Mulyono mengindikasikan bahwa kemiskinan di Maluku sudah mulai baik, walaupun masih tetap tinggi, apabila dibandingkan secara nasional dengan provinsi-provinsi lainnya.

"Berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2017, Pemerintah akan terus melakukan perbaikan dari sisi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran dalam tahun 2018,” ujarnya.

Harmonisasi perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan, lanjut Dia, akan memperkuat serta lebih mematangkan penyusunan program-program pembangunan yang lebih terintegrasi antar kementerian atau lembaga maupun antar pemerintah pusat dan daerah.

"Upaya tersebut akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja negara, agar mampu menjadi instrumen yang kokoh bagi perbaikan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan sosial masyarakat," jelasnya.

Dengan demikian, tambah Rahmat, maka sebagai bahan evaluasi di bidang belanja Negara, dinilai masih terdapat beberapa tantangan yang perlu terus diperbaiki, seperti perbaikan efektivitas belanja Negara agar betul-betul berbasis output dan memberikan manfaat yang optimal (value for money) pada pencapaian sasaran pembangunan, menciptakan pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan pemerataan hasil pembangunan di wilayah Maluku.

“Perencanaan penganggaran yang lebih matang dan komprehensif oleh Kementerian atau lembaga yang berupa belanja modal pusat dan pemerintah daerah melalui DAK Fisik, perbaikan tata kelola keuangan, dari mulai perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan penggunaan anggaran kementrian atau lembaga serta dana desa.

"Tantangan yang masih dihadapi tersebut tentunya perlu terus diperbaiki oleh semua aparat pemerintah agar dapat berbuat yang terbaik untuk masyarakat Maluku," katanya.

Alokasi APBN Provinsi Maluku tahun 2018 sebesar Rp 20,2 triliun. Dari jumlah tersebut dialokasikan melalui satker kementerian atau lembaga sebesar Rp 7,7 triliun. Sementara untuk 3 Kabupaten di lingkungan KPPN Masohi yaitu Kabupaten Malteng, SBB dan SBT total pagu adalah Rp 922 Milyar.

Untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas penyerapan belanja kementerian, lembaga tahun 2018, Mulyono mengingatkan kepada seluruh pimpinan satker dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), untuk melakukan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran antara lain percepatan penetapan pejabat perbendaharaan, yakni KPA, PPK, PPSPM, dan Bendaha

Percepatan penyusunan time frame of budget execution atau kalender kegiatan setiap satker. Percepatan proses pelelangan atau pengadaan barang dan jasa khususnya yang berasal dari belanja barang dan modal.

“Pengajuan Uang Persediaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan riil. Penyiapan atau pemutakhiran kapasitas SDM pengelola keuangan, untuk merespons berbagai perkembangan IT dalam pengelolaan keuangan dan perubahan peraturan dalam mekanisme pencairan APBN yang dinamis,” jelasnya.

Lima langkah ini, harap Mulyono, dapat menjadi lebih baik secara kuantitas dan kualitas pelaksanaan anggaran, sehingga bisa menjamin ketercapaian keluaran setiap kegiatan satker secara tepat waktu dan dampak positifnya dapat segera dinikmati oleh masyarakat.

"Kami juga mengingatkan kembali terkait dengan sisa waktu beberapa hari pelaksanaan anggaran TA 2017, kami mengharapkan agar seluruh Satker dapat segera menyelesaikan pekerjaan dan mengajukan pembayaran ke KPPN sesuai dengan batas waktu terakhir sebagaimana diatur dalam ketentuan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2017," tandasnya. (PN-20)

Berita terkait