iklan-banner-01
iklan-banner-02

KPPN Masohi Beri Penghargaan Kepada Satker Pelaksana Anggaran Terbaik

Sejumlah Satker Pelaksanaan Anggaran Terbaik 2017 diberikan penghargaan oleh KPPN Masohi.
PAMANAWANews, MASOHI- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Masohi Kabupaten Maluku Tengah memberikan penghargaan kepada sejumlah Satuan Kerja (Satker) yang dianggap terbaik dalam pelaksanaan anggaran tahun 2017.
Sejumlah Satker dengan kategori pagu sampai dengan 1 Milyar dan tidak termasuk belanja pegawai yang dianggap terbaik dalam pengelolaan anggaran 2017 yakni Kemenag Kabupaten Seram Bagian Timur (447837), Stasiun Meteorologi Geser dan Stasiun Klimatologi SBB. Sementara untuk pagu diatas 1 Milyar dan tidak termasuk belanja pegawai diantaranya Unit Penyelenggara Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Geser dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Seram Bagian Barat (447823).

Penyerahan penghargaan di lakukan saat rapat koordinasi Updating persiapan penerimaan dan pengeluaran akhir tahun anggaran 2017 yang berlangsung di Aula KPPN, Selasa (28/11/2017). Hadir dalam rapat itu seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sejumlah Satker yang merupakan mitra kerja KPPN.

Kepala KPPN Masohi, Rahmat Mulyono mengatakan, dalam tahun 2017, pemerintah mempunyai tugas untuk menjaga reformasi struktural atas kebijakan fiskal. Termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang telah digulirkan sejak tahun 2015.

"Reformasi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Mencakup tiga pilar yaitu optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja dan menjaga kesinambungan pembiayaan anggaran," ujarnya.

Peningkatan kualitas belanja, kata Rahmat, diarahkan pada pemanfaatan anggaran untuk belanja yang bersifat produktif dan prioritas. Seperti pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan.

Selain itu, sambung Rahmat, peningkatan kualitas belanja dari aspek pelaksanaan anggaran juga terus dioptimalkan melalui percepatan penyerapan anggaran, dengan tetap menjaga pencapaian output.

Kebijakan umum Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2017 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, antara lain memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mengendalikan inflasi.

"Selain itu, Pemerintah juga akan senantiasa mempertajam efsiensi dan efektivitas belanja pemerintah pusat guna meningkatkan kualitas belanja Negara," jelasnya.

Di tengah upaya memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, Rahmat mengaku pemerintah juga konsisten untuk melanjutkan kebijakan efisiensi belanja. Khususnya belanja nonprioritas dan juga belanja operasional.

"Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas belanja Negara, dilakukan perbaikan kualitas perencanaan anggaran, serta memantapkan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil," urainya.

Beberapa kriteria yang dijadikan acuan dalam pemberian penghargaan adalah tingkat penyerapan anggaran, ketepatan waktu pertanggungjawaban UP/TUP, ketepatan waktu Penyelesaian Tagihan LS Non Belanja Pegawai, ketepatan penyampaian Data Kontrak ke KPPN.

“Ketepatan dan keandalan Penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN, frekuensi Revisi DIPA, tingkat Pengembalian, Penolakan dan Kesalahan SPM di Front Office (FO) KPPN, minimalisasi Retur SP2D oleh Bank penerima, renkas atas Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian yang akurat sehingga deviasinya rendah dan keaktifan dalam berbagai media yang diselenggarakan KPPN Masohi,” jelasnya.

Sebagaimana telah menjadi tugas KPPN untuk melakukan koordinasi dengan satker dalam wilayah kerja masing-masing, tambah Rahmat, pihaknya telah memastikan langkah stategis yang dilaksanakan oleh Satker, yakni Reviu atas perencanaan kegiatan, penyerapan dan capaian output, monitoring dan evaluasi kepatuhan penyelesaian tagihan satker.

“Juga monitoring dan evaluasi kepatuhan penyampaian data kontrak dan kebenaran data suplier satker dan pengendalian Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan yang dikelola satker,” terangnya.

Pemberian penghargaan, juga kata Rahmat sebagai media cross check atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Satker yang dilakukan oleh KPPN Masohi.

“Sehingga diharapkan akan terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara satker dengan KPPN Masohi,” pungkasnya. (PN-23)

Berita terkait