iklan-banner-01
iklan-banner-02

DPD RI Minta Pemerintah Turun Tangan Atasi Anjloknya Harga Kopra Di Malut

Anggota DPD RI Matheus Stefi Pasimanjeku.
PAMANAWANews, JAKARTA- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik indonesia (DPD RI) Matheus Stefi Pasimanjeku meminta pemerintah pusat turun tangan mengatasi persoalan kelapa kopra yang harganya turun drastis di Maluku Utara, Ternate.

Sebelumnya ratusan petani yang tergabung dalam Pergerakan Petani Kopra (PPK) Tarakani di seluruh wilayah Galela, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Provinsi Maluku Utara (Malut) memboikot jalan trans Tobelo-Galela sebagai protes atas anjloknya harga kopra di daerah itu.

"Jadi, kami DPD meminta pemerintah pusat untuk meningkatkan harga komoditas Kopra di Malut," tutur Stefi di ruang kerjanya, Senayan, Kamis, (6/12/2018).
 
Harga kopra di Tobelo saat ini bervariasi dari Rp2.200-Rp3.000 per Kg yang sebelumnya dari harga Rp12.000 per Kg saat ini itu menurut Stefi, pasti ada permainan mafia atau persengkongkolan alias Kartel didalamnya. "Polisi juga dalam hal ini mengawasi hal ini," tuturnya.
 
Stefi menjelaskan, anjloknya harga Kopra itu membuat banyak anak petani yang putus sekolah. Sebab, sebagian besar hajat hidup masyarakat Maluku Utara sangat bergantung pada hasil tani Kopra.
 
Senator asal Maluku Utara ini juga telah menyampaikan aspirasinya dalam Paripurna DPD RI. Dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil kementerian terkait, guna untuk mencari solusi terbaik.
 
Kata Stefi, jika nanti usai rapat dengan kementerian dan kepolisian, maka DPD RI akan melakukan tim investigasi untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
 
"Jadi, kami sangat butuhkan pemerintah pusat untuk memberikan solusi terbaik untuk mengatasi anjloknya  harga Kopra di Maluku Utara itu, ya," pungkas Stefi Pasimanjeku. (PN-01/adp)

Berita terkait