iklan-banner-01
iklan-banner-02

Senator Maluku Minta Pemkab Kawal Program Bibit Pala

Anggota Komite II DPD RI, Anna Latuconsina
PAMANAWANews, AMBON-Senator asal Maluku, Anna Latuconsina mengatakan, program Pemerintah Pusat (Pempus) terkait pengadaan bibit pala harus dikawal dengan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah 11 kabupaten/kota di Maluku. Sebab, dalam proses pengadaan bibit Pala ini, Pempus menganggarkan sebanyak Rp 5,5 Triliun, untuk beberapa provinsi di wilayah Indonesia Timur.
Dikatakan, program itu telah resmi diluncurkan oleh Pempus belum lama ini. Ia mengakui, belum mengetahui pasti Provinsi Maluku mendapatkan berapa jatah dari dana sebesar itu. "Berapa besar dana, jatah Maluku, saya belum tahu pasti. "akui Latuconsina, kepada PamanawaNews.com, Minggu, (5/11/17).

Tetapi, menurut anggota DPD RI itu, jatah pembagian bibit pala tersebut disesuaikan dengan jumlah kesiapan lahan yang disediahkan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Dirinya berharap, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota di Maluku, merspon positif dan menjemput program Pempus ini dengan mempersiapkan segala hal mulai dari kesiapan lahan yang memadai, kesiapan tenaga serta proses pendampingan."Untuk proses pendampingan, pemerintah harus serius. Ini penting, guna mengantisipasi Hama saat musim timur pada Bulan Mei-Agustus 2018 mendatang."harap Anggota Komite II DPD RI ini.

Dia mencontohkan, salah satu informasi yang diperoleh dari masyarakat Banda, bahwa tidak adanya tenaga penyulu pertanian sehingga hal ini tentu saja berdampak terhadap proses penanaman bibit pala itu."Saya kira apa yang menjadi penting untuk diperhatikan harus dilakukan."kata Anggota Baleg DPD RI yang kerap vokal memperjuangkan kepentingan Maluku dipusat.

Program pengadaan bibit Pala di Maluku, merupakan program Presiden RI Joko Widodo untuk membangkitkan rempah-rempah dan merebut kembali perkebunan dan holtikultura Indonesia. Untuk Maluku tidak saja bibit Pala, Pempus juga mengalokasikan dana pengadaan cengkih dan Menteh. Pengadaan bibit rempah tersebut, merupakan celah ekonomi untuk rakyat pedesaan sesuai Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun angka kemiskinan masyarakat di Indonesia telah menurun.

Sebelumnya, Menteri Pertanian, Andi Arman Sulaiman menegaskan, selain pengadaan Bibit dan pupuk gratis, juga akan mendampingi ketersediaan air dan mengedukasi petani dengan pendampingan dari mahasiswa dan dosen serta pensiunan yang dianggap masih mampu.(PN-10)

Berita terkait