iklan-banner-02
iklan-banner-02

Pelabuhan di Maluku tak Berfungsi, DPD RI Soali Ditjen Hubla

PAMANAWANews, AMBON- Infrastruktur pelabuhan dan dermaga mulai ferry dan kapal umum notabenenya sebagai akses penghubung antar pulau di Maluku, pembangunannya masih jauh dari harapan.
Anna Latuconsina, Anggota DPD RI asal Daerah Pemilihan Provinsi Maluku
Pasalnya, ada proyek pelabuhan dan dermaga yang dibangun oleh pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub RI khususnya di beberapa kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Maluku, terkesan mubazir atau sekadar menguras anggaran negara.

Betapa tidak, sudah bertahun-tahun pelabuhan dan dermaga penyeberangan yang dibangun di wilayah provinsi berjuluk seribu pulau itu, naasnya sampai sekarang, belum juga difungsikan.

Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Anna Latuconsina, kepada pamanawanews.com, Minggu, (3/12/2017) di Ambon, mengungkapkan hasil pengawasan yang ditemukan antara lain, di Banda Besar Kabupaten Maluku Tengah, sudah tiga tahun berjalan, pelabuhan dan dermaga milik Ditjen Hubla Kemenhub RI tersebut, belum juga difungsikan.

Ia mengakui, sesuai pengamatan atau pengawasannya terkait fisik pelabuhan dan dermaga di wilayah setempat, kondisinya sudah berkarat, bahkan sudah mulai rusak. Kondisi serupa juga ditemui pada pelabuhan atau dermaga Ferry di Teluk Bara Kabupaten Buru.

Kemudian di Dobo Kabupaten Aru, menurut Anna Latuconsina, ada pelabuhan Ferry yang mangkrak karena fakta lapangan belum difungsukan.

"Temuan ini kami dapat, saat melakukan tugas pengawasan di beberapa pelabuhan dan dermaga di Maluku yang dibangun, tapi ternyata belum difungsikan, bahkan kondisi pelabuhan dan dermaga sudah mulai rusak. Tentunya, ini merugikan negara," tukas Senator DPD RI, Anna Latuconsina, kepada pamanawanews.com, Minggu, (3/12/2017) di Ambon, mengisahkan temuan lapangannya saat melakukan tugas pengawasan di wilayah Provinsi Maluku, yang merupakan daerah pemilihannya.

Anna Latuconsina menyatakan, atas realisasi proyek di bidang perhubungan laut (Hubla) di Maluku bertolak belakang demikian, maka dalam waktu dekat, DPD RI akan menyampaikannya ke Kemenhub RI di Jakarta.

"Temuannya baru, maka sedang dijadwalkan untuk pemanggilan pihak Kemenhub RI untuk dipertanyakan sekaligus mendegarkan jawaban atau penjelasan mereka, terkait dengan pelabuhan dan dermaga di Maluku yang dibangun, tapi sampai saat ini belum juga difungsikan," ungkapnya.

Kondisi pelabuhan atau dermaga yang ditemukan dalam reses, adakah pembangunan yang melenceng dari perencanaan?

"Kalau di Pulau Banda Kabupaten Maluku Tengah dermaga atau pelabuhan yang dibangun Kemenhub RI, ternyata menyulitkan masyarakat. Artinya, masyarakat yang berada di Neira, mereka harus turun ke Banda Besar, baru pakai perahu kecil atau sampan, mengangkut barang bawaan mereka untuk dinaikan ke kapal. Justru kondisi ini, masyarakat setempat sangat berkeberatan dan mengeluh," tandasnya.

Jika mau dijadikan pelabuhan umum atau pelabuhan untuk bongkar muat barang, Anna Latuconsina, sebaliknya menyoali Ditjen Hubla Kemenhub RI, mengapa sudah tiga tahun berjalan, belum juga memfungsikan pelabuhan atau dermaga yang telah dibangun di wilayah Maluku, agar bisa dimanfaatkan atau diakses masyarakat sebagaimana mestinya.

Ia menilai, beberapa proyek pembangunan pelabuhan dan dermaga di Banda Kabupaten Maluku Tengah dan Dobo Kabupaten Aru, sarat mubazir.

"Sebab, sudah bertahun-tahun, belum juga difungsikan. Apalagi, pelabuhan dan dermaga yang dibangun Ditjen Hubla Kemenhub RI di wilayah Maluku, rata-rata menggunakan budeget APBN. Karena belum difungsikan, maka patut dipertanggungjawabkan," tegasnya. (PN-13)

Berita terkait

iklan-banner-02
iklan-banner-02