iklan-banner-02
iklan-banner-02

Nota Kesepahaman Acuan Penanganan Kasus Perempuan & Anak di Maluku

PAMANAWANews, AMBON- Tanggal 11 Desember 2017, menjadi tonggak sejarah dan hari bahagia bagi aktivis perempuan Maluku, setelah di tanda tanganinya nota kesepahaman tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam sistem peradilan pidana terpadu di Provinsi Maluku.
Gubernur Maluku Said Assagaf, Anggota DPD RI Anna Latuconsina dan Anggota DPR RI Mercy Barends, di sela penanadatangan nota kesepahaman tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak di Maluku.

Penandatanganan nota kesepahaman oleh Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pengadilan, Kejaksaan Tinggi Maluku dan Universitas Pattimura Ambon ini, juga dihadiri sejumlah aktivis perempuan termasuk Anna Latuconsina, anggota DPD RI dan Mercy Barends anggota DPR RI.

Anna Latuconsina menjelaskan bahwa nota kesepahaman yang ditandatangani bersama itu akan menjadi acuan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Maluku dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tapi penanganan kasus ini mengalami kendala di bidang hukum.

"Semoga dengan adanya nota kesepahaman ini korban (perempuan dan anak) akan memperoleh hak nya secara adil," ungkapnya kepada pamanawanews.com, Selasa (12/12/2017).

Menurutnya, sejak Bulan Januari 2018 mendatang, P2TP2A yang berkantor di Rumah Sakit Bhayangkara, Tantui Ambon, akan segera melayani masyarakat satu atap dengan Satuan Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda Maluku.

Selain itu, dalam peradilan kasus perempuan dan anak juga tersedia ruangan khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum. "Juga ada beberapa kamar untuk menampung sementara korban kekerasan terhadap perempuan," kata Senator yang juga aktivis perempuan Asal Maluku ini.

Ia berharap, dengan adanya "pengeroyokan" terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak oleh semua aktivis perempuan bersama sejumlah instansi terkait dan aparat penegak hukum, ini maka angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus meningkat di Provinsi Maluku dapat dihentikan.

"Paling tidak ditekan, karena dengan sistem peradilan yang adil akan ada efek jera terhadap pelaku," pungkasnya. (PN-20)

Berita terkait

iklan-banner-02
iklan-banner-02