iklan-banner-02
iklan-banner-02

DPD RI Temukan Dugaan Human Trafficking di Aru

PAMANAWANews, AMBON- Anggota Komite II, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Maluku, Anna Latuconsina, menduga ada tindakan perdagangan (Human Trafficking) terhadap anak di bawah umur dipekerjakan sebagai nelayan di atas kapal penangkap ikan yang beroperasi di peraian wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
Anna Latuconsina, Anggota Komite II, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dari Daerah Pemilihan Provinsi Maluku
Dugaan ini mengemuka, setelah dia melakukan kunjungan pengawasan (reses) ke Kabupaten penghasil mutiara tersebut, belum lama ini. Anna Latuconsina mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat setempat, ditemukan sejumlah mayat tanpa identitas mengambang di laut.

Diduga, mayat-mayat tersebut merupakan pekerja diatas kapal tangkap ikan yang beroperasi di perairan Laut Kabupaten Kepulauan Aru.

Selain penemuan mayat, lanjutnya, pula ditemukan para pekerja (Nelayan) terdampar di pulau-pulau tidak berpenghuni. Diduga, mereka adalah pekerja dari kapal tangkap ikan yang sengaja dibuang.

Srikandi Maluku ini menuturkan, pekerja (Nelayan) yang ditemukan sebaginnya anak dibawah umur. Mereka bukan warga setempat. Mereka adalah warga dari luar Kabupaten Aru yang didatangkan sebagai pekerja diatas kapal tangkap ikan. "Jadi, ada pekerja yang terlantar di Aru. Mereka terpaksa tinggal di Masjid dan rumah warga karena tidak punya uang," ungkap Anna Latuconsina, kepada PamanawaNews.com, Minggu (3/12/2017).

Menurut Latuconsina, sesuai informasi yang diterimanya di warga Aru, menyatakan kapal-kapal tempat para pekerja yang terlantar itu, adalah kapal berizin. Namun, yang menjadi persoalan sebagian pekerjanya diterlantarkan begitu saja.

"Harusnya mereka dipulangkan ke tempat asal. Bukan membuang ke pulau tidak berpenghuni atau menelantarkan mereka," kesalnya.
Para pekerja yang diterlantarkan itupun tidak berani memberi tahu nama kapal tempat dimana mereka bekerja ketika ditanyai aparat setempat. Bahkan mereka mengaku gajinya dibayar kurang lebih dua kali setelah itu tidak lagi.

Dinas Sosial setempat mengaku, tidak mempunyai dana untuk memberikan bantuan makan dan tempat tinggal."Masalahnya bukan pada makan dan tempat tinggal tapi bagaimana harus melihat pokok persoalanya. Kenapa mereka harus dibuang begitu saja," tegas Latuconsina.

Ditambahkannya, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat setempat, selama kunjungan pengawasan di Kabupaten Kepulauan Aru, akan dijadikan sebagai laporan reses dan akan disampaikan di DPD RI. (PN-11)

Berita terkait

iklan-banner-02
iklan-banner-02