iklan-banner-01
iklan-banner-02

Anna Latuconsina: RUU Hak Atas Tanah Adat Bisa Dijadikan "Payung" Hukum

Anggota DPD RI Anna Latuconsina usai FGD tentang hak atas tanah adat di Universitas Widyagama Malang, Jawa Tengah, Kamis (1/2/2018).
PAMANAWANews, JAKARTA- Anggota Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, Anna Latuconsina, menyampaikan RUU tentang hak atas tanah adat dapat dijadikan sebagai payung hukum, sehingga perlu adanya peraturan daerah.

Penjelasan senator asal Maluku ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Hak Atas Tanah Adat di Auditorium Kampus III Universitas Widyagama Malang, Jawa Tengah, Kamis (1/2/2018).

Bagi anggota komite II, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini, FGD tentang hak atas tanah adat, penting untuk dibahas dan didiskusikan.

Pentingnya diskusi khusus yang berbicara Hak Atas Tanah Adat itu, kata Anna, lantaran Indonesia terdiri dari banyak suku dan adat yang berbeda beda.

Menurut Anna, berbicara Hak Atas Tanah Adat, DPD RI perlu mendapat banyak masukan dari berbagai daerah, maupun kalangan akademisi. Hal ini bertujuan agar Rancangan Undang Undang (RUU) tersebut dapat mengakomodir semua kepentingan hak atas tanah adat.

"Dan yang terpenting, RUU ini jangan sampai bertentangan dengan UU yang sudah ada tentang pertanahan di Indonesia," jelasnya.

Dihadapan undangan yang hadir dari akademisi, pegiat hukum (pengacara, notaris), LSM, birokrat (Badan Pertanahan Nasional) dan para pemangku adat (suku osing, tengger, sedulur sikep/samin), Anna yang juga seorang aktivis perempuan itu menjelaskan, posisinya RUU hak atas tanah adat saat ini masih dalam rangka penyusunan naskah akademis.

"Saya pikir ideal nya RUU ini sebagai UU payung. Sehingga perlu ada Peraturan Daerah untuk pengaturan lebih lanjut di masing masing provinsi, sesuai kondisi masyarakat adat nya," terangnya.

Sebelumnya, Pimpinan PPUU DPD RI, Abdul Qodir Amir Hartono, menyampaikan perlunya FGD ini dilakukan agar hak atas tanah adat tidak tergerus oleh modernisasi yang terjadi di segala bidang dewasa ini.

Fokus pembicaraan masalah ini diharapkan agar hak-hak atas tanah adat yang menjadi bagian dari kekayaan nusantara, tidak terabaikan dan dapat dipertahankan.

“Diskusi interaktif ini sangat penting untuk menginventarisasi materi-materi yang akan menjadi dasar dalam penetapan UU tentang hak atas tanah adat,” ujarnya.

Sementara Wakil rektor I Universitas Widyatama mengatakan, perguruan tinggi harus memiliki peran menguji permasalahan yang terjadi seperti hak atas tanah adat.

Akademisi memiliki peran tersebut sehingga ada kebijakan dan kepentingan bersama untuk menjaga kearifan lokal di Indonesia.

"Dengan demikian maka para pemangku adat dapat mendengar aspirasi masyarakat," pungkasnya. (PN-20)

Berita terkait