iklan-banner-01
iklan-banner-02

Anna Latuconsina: Konfersi Minyak Tanah ke Gas, Paksa Masyarakat

Anggota DPD RI, Anna Latuconsina, melakukan pengawasan di PT. Pemantik Sumber Pratama, distributor gas di Provinsi Maluku, Kota Ambon, Kamis (25/1/2018). / Pamanawanews.com.
PAMANAWANews, AMBON- Rencana Pemerintah RI untuk mengkonfersi minyak tanah ke gas menuai protes masyarakat di Pulau Jawa.

Di Provinsi Maluku sendiri, rencana itu tidak menjadi masalah. Sebab, sebagian besar masyarakat tidak menggunakan Liquified Petroleum Gas (LPG) berukuran 3 Kg.

Hal ini disampaikan Anggota DPD RI, Anna Latuconsina, setelah melakukan pengawasan di PT. Pemantik Sumber Pratama, distributor gas di Provinsi Maluku yang terletak di Jalan Soa Bali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Kamis (25/1/2018).

Menurut Anna, rencana pemerintah untuk mengkonfersi minyak tanah ke gas, sama halnya dengan memaksa masyarakat untuk menggunakan gas. Padahal, tidak semua masyarakat mampu membelinya.

"Ini sama halnya dengan memaksa masyarakat menggunakan gas atau kembali ke kayu bakar," ungkap senator asal Maluku ini kepada Pamanawanews.com di Kota Ambon, Kamis (25/1/2018).

Selain kunjungan kerja terkait rencana PT. Pertamina untuk menarik LPG 3 Kg, anggota DPD RI 2 periode ini juga melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi.

"Menurut distributor LPG, Penggunaan tabung LPG ukuran 12 Kg di Maluku, per Bulan mencapai 6.000 tabung. Sementara ukuran 5 Kg,  200 tabung, sedangkan ukuran 50 Kg, berkisar 300 tabung per Bulan," ungkap Anna.

Distribusi gas di Maluku yang terdiri dari ribuan Pulau, kata Anna, masih sangat terbatas. Olehnya itu, masyarakat masih menggunakan minyak tanah sebagai kebutuhan bahan bakar dapur.

"Saya berharap, pemerintah dapat mempertimbangkan kembali rencana konfersi minyak tanah ke gas," tandasnya. (PN-20)

Berita terkait